Ekonomi kerakyatan sering dimaknai sebagai sistem ekonomi yang menekankan pada keadilan dalam penguasaan sumberdaya ekonomi, proses produksi dan konsumsi. Dalam ekonomi kerakyatan ini kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu. Sedangkan Ekonomi Rakyat adalah kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik), yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional.
Perbincangan soal ekonomi kerakyatan, kini kembali mengedepan setelah muncul fenomena soal “kegagalan” pendekatan pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, dalam mewujudkan pemerataan pembangunan bagi seluruh warga bangsa, pada waktu yang bersamaan. Yang terjadi, terutama jika kita cermati data tahun 2001 hingga 2012, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan stabil, namun tingkat kesenjangan nya pun makin melebar. Indeks Gini sebesar 0,41 menunjukkan besar nya ketimpangan tersebut.
Ekonomi Kerakyatan sendiri, banyak disebut-sebut sebagai solusi untuk mengurangi ketimpangan diantara berbagai golongan dalam masyarakat. Ekonomi Kerakyatan dengan karakter pokok nya mengutamakan “kemakmuran bangsa” secara keseluruhan dibanding dengan kemakmuran orang seorang atau golongan, pada hakekat nya merupakan penjabaran nyata dari Sistem Demokrasi Ekonomi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 dan 34 Undang Undang Dasar 1945. Demokrasi Ekonomi yang ingin diwujudkan, jelas harus dikaitkan dengan ciri-ciri positip dan ciri-ciri negatif nya. Tiga hal yang harus kita tolak kehadiran nya adalah terjadi nya “free fight liberalism”. Persaingan bebas inilah yang akan menyuburkan tumbuh nya kepentingan perorangan. Mereka lupa bahwa dibalik itu ada sikap kebersamaan yang harus mewarnai gerak langkah pembangunan ekonomi bangsa. Lalu, etatisme atau dominasi negara yang terlalu besar dalam kehidupan perekonomian juga perlu dihindari. Bahkan monopoli sendiri, bukanlah sesuatu kondisi yang direkomendasikan.
Dihadapkan pada kondisi yang demikian, terutama bila hal ini kita kaitkan dengan suasana yang tengah berlangsung selama ini, tampak benar yang nama nya Demokrasi Ekonomi, barulah sedap diwacanakan. Sedangkan dalam fakta nya sendiri, terbukti yang nama nya gaya hidup yang hedonis cenderung lebih menguasai perilaku para pelaku ekonomi kita sehari-hari. Sikap individualistik terekam lebih menonjol ketimbang membangun dan mempraktekan sikap kebersamaan dalam mengarungi kehidupan ekonomi. Aura kapitalistik benar-benar “menelan” nilai-nilai kehidupan yang sarat dengan aura kebersamaan.
Ekonomi Rakyat yang rata-rata dilakoni oleh pelaku-pelaku rumah tangga di daerah, sudah barang tentu menuntut ada nya sistem perekonomian yang senafas dengan spirit kerakyatan nya sendiri. Beberapa pengamat menilai, ketimbang menerapkan sistem kapitalistik, ternyata sistem ekonomi kerakyatan dinilai lebih pas untuk diterapkan. Dalam bahasa lain, sistem ekonomi kerakyatan merupakan solusi cerdas terjadi nya kemakmuran yang lebih nyata dari oada kapitalisme yang cenderung menguntungkan perorangan atau golongan semata.
Dari sekian banyak tokoh nasional, Prabowo Subianto merupakan sosok yang sangat konsisten dalam membewarakan penting nya Ekonomi Kerakyatan. Beberapa buku yang ditulis nya memperlihatkan konsistensi yang tegas dalam memperjuangkan terwujud nya Ekonomi Kerakyatan. Hal ini sungguh senafas dengan harapan berbagai pihak yang inti nya menunggu suasana kehidupan yang makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran bangsa. Ke arah sanalah selayak nya kita melangkah.
